Tel Aviv, SPNA - David Brodt menyebutkan bahwa Tel Aviv terpaksa harus mengucurkan dana besar jika pencaplokan terhadap Tepi Barat benar-benar dilakukan.
Mantan Pejabat Kementerian Keuangan Israel tersebut dalam wawancara dengan stasiun radio publik Israel, Rabu (10/06) mengatakan, pencaplokan terhadap sebagian wilayah Tepi Barat yang direncanakan musim panas ini akan meningkatkan pengeluaran Tel Aviv.
Dia memperkirakan bahwa pemberian KTP terhadap 2.5 juta warga Palestina akan menelan biaya sebesar 67 Miliar NIS atau 19 Miliar Dolar pertahun.
“Dibawah tekanan politik dan diplomasi pemerintah Israel dapat mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat dan memberikan KTP kepada seluruh warga Palestina yang tinggal disana.
“Kalau kita menyingkirkan Yerikho yang berdasarkan Deal of Century berada dibawah otoritas Palestina, maka di Lembah Yordania saja terdapat sekitar 30.000 warga Palestina yang hidup disana. Saat mereka mendapatkan KTP Israel seperti warga yang tinggal di Al-Quds timur, maka Israel terpaksa mengeluarkan dana besar hingga ratusan juta dalam setahun untuk kebutuhan mereka.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli mendatang. Langkah ini sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump.
Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa. Netanyahu dalam sidang Pemerintah Israel Minggu (07/06), juga mengatakan bahwa AS belum memberikan lampu hijau.
Sementara itu, Uni Eropa memandang bahwa rencana tersebut bertentangan dengan hukum.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Disaat yang sama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh juga menegaskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan menarik kembali pengakuannya atas Israel jika Tel Aviv mencoba mengusik kemerdekaan Palestina dibatas wilayah yang disepakati 4 Juni 1967.
Salah satu pejabat Israel, Yair Lapid juga memperingati pemerintah berkuasa di Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat karena mengancam hubungan dengan pihak Mesir dan Yordania.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Joel Singer, Jaksa Agung Israel yang ditugaskan menyusun perjanjian Oslo. “Tindakan Netanyahu secara nyata melanggar Pasal 31 (8), yang tegas menyatakan bahwa posisi Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap seperti adanya selama periode transisi. Tidak ada pihak yang dapat mengubah status quo Tepi Barat dan Gaza, seperti dikutip Haaretz, Rabu (10/06).
Zinger yang ditugaskan oleh Mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin tersebut menambahkan bahwa selama Tepi Barat menjadi wilayah otonom di bawah tanggung jawab Israel, maka aneksasi sepihak merupakan pelanggaran mendasar terhadap perjanjian Oslo.
(T.RS/S:Sputnik)
